Pansus DPRD Matim Temukan Proyek Fiktif

BORONG, Pos Kupang.Com---Panitia Khusus (Pansus) DPRD Manggarai Timur (Matim) menemukan sedikitnya 15 proyek fiktif tahun anggaran 2009 di wilayah Kecamatan Pocoranaka. Mestinya proyek yang ada di Pocoranaka sebanyak 25 item, namun dalam pelaksanaannya hanya 10 proyek fisik yang dilaksanakan. Tim pansus akan memasukkan temuan ini dalam rekomendasi DPRD kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Anggota pansus, Sipri Nejang, S.Fil, mengatakan itu kepada Pos Kupang, Sabtu (24/4/2010). Menurut Nejang, data itu diperolehnya dari hasil olahan sendiri setelah melakukan peninjauan langsung ke lapangan selama enam hari di Kecamatan Pocoranaka. Meski pihak pemerintah sudah melakukan klarifikasi, kata Nejang, namun hal ini tetap merupakan salah satu bentuk pembohongan publik.

"Dari aspek metodologi penulisannya masih kurang data. Mestinya dalam data itu dilengkapi dengan lampiran-lampiran dan juga harus ada data yang menggambarkan capaian pembangunan selama satu tahun. Dan dari data sementara yang saya olah, ada 25 proyek yang harus ada di Kecamatan Pocoranaka, namun setelah kita pantau langsung, ternyata hanya 10 proyek yang dikerjakan. Memang sudah ada klarifikasi bahwa telah terjadi ralat proyek berdasarkan perkembangan keuangan, namun ini tetap merupakan suatu model pembohongan publik," papar Nejang tanpa menyebut proyek apa saja yang dimaksud. Ke depan ia berharap adanya pemerataan alokasi proyek untuk seluruh wilayah Matim.

Terkait temuan ini, lanjut Nejang, pansus telah memanggil pimpinan SKPD yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Meski sudah diklarifikasi, demikian Nejang, pihaknya akan memasukkan dalam rekomendasi DPRD kepada pemerintah untuk diperhatikan, termasuk membuat rekomendasi agar diperhatikan oleh badan pengawas (Banwas).

Anggota pansus lainnya, Pius Hamid, S.Fil, menilai LKPJ Bupati Matim tahun 2009 tidak menunjukkan capaian kinerja setiap SKPD. Menurut anggota DPRD Matim dari PAN ini, yang dilaporkan dalam LPKJ adalah input dan output, sementara out come atau asas manfaatnya tidak ada.

Dikatakannya, dari hasil kajian LPKJ dan turun langsung ke lapangan, akan dibuatkan rekomendasi. "Dari temuan-temuan yang ada, kita bisa rekomendasikan untuk diperhatikan ke depan. Dan kalau memungkinkan, kita akan rekomendasikan untuk ditempu jalur hukum tapi itu tergantung kesepakatan DPRD," kata Hamid.

Ketua Pansus, Drs. Agustinus Tangkur, kepada Pos Kupang, Jumat (23/4/2010) malam, membenarkan temuan pansus di lapangan, namun semuanya sudah diklarifikasi oleh instansi yang bersangkutan. "Memang ada proyek fisik yang belum selesai dikerjakan, namun akan diselesaikan pada masa pemeliharaan," kata Tangkur.

Rapat tertutup
Pantauan Pos Kupang, Jumat (23/4/2010) sekitar pukul 20.00 Wita, Pansus DPRD Matim melakukan rapat tertutup dengan beberapa pimpinan SKPD. Yang terlihat dalam ruangan, Kepala BPMPD Matim, Drs. Melchior Carvallo, Kadis Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Hendrikus Ganggur, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Ir. Ignasius Tora. Terlihat juga Plt. Sekda Matim, Drs. Mateus Ola Beda.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Drs. Agustinus Tangkur. Wartawan dilarang meliput rapat yang digelar di ruang rapat utama DPRD Matim itu. Pos Kupang yang mencoba mengambil gambar, dilarang oleh Kabag Risalah DPRD Matim, Ketua Pansus dan Sekwan.

Beberapa anggota Pansus yang ditemui usai rapat tertutup itu mengatakan, rapat itu dilakukan tertutup dari media atas kesepatakan bersama.

Ketua Pansus, Agus Tangkur, yang ditemui Pos Kupang usai rapat tertutup itu mengatakan, agenda yang dibahas dalam rapat tertutup itu adalah meminta klarifikasi dari instansi-instansi tentang kinerja mereka. "Semua sudah diklarifikasi. Yang kita panggil tadi dari Kesbang, Dinas pertanian, PU, Sekwan, Dinkes, Dispenda, PPO, BKD, Dinas Perhubungan, Bappeda dan Dinas Capil," jelas Tangkur. (gg)