Friday, November 26, 2010

Bupati Buka-bukaan Soal SK Siluman


LABUAN BAJO, Timex-Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch. Dula mulai buka-bukaan soal SK siluman tenaga kontrak Mabar. Di depan ratusan tenaga kontrak, Senin (22/11) Bupati Dula menyatakan bahwa banyak pegawai kontrak daerah itu selama ini memiliki SK siluman.

Diduga tenaga kontrak tidak ada tetapi gajinya tetap dibayar oleh baik melalu APBD maupun APBN.

Bupati Dula menegaskan, pihaknya mendapat laporan terdapat empat oknum pegawai kontrak di Kecamatan Sano Nggoang memiliki SK sejak tahun 2005, namun tidak pernah bekerja di SKPD sebagaimana termuat dalam SK. Selain itu, kata Dula, ada juga pegawai kontrak memiliki SK kontrak daerah 2005 namun yang bersangkutan saat itu masih sekolah.

Pegawai Kontrak Mabar Demo

LABUAN BAJO, Timex-Pendataan tenaga kontrak Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ternyata masih bermasalah. Ternyata, pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 29 Agustus lalu terbukti banyak dimanipulasi.


Nasib para tenaga kontrak ini kini berada di tangan Menpan.

Informasi yang diperolah koran ini bahwa Menpan tetap mengunakan data tersebut. Melihat ini, ratusan pegawai kontrak menggelar demontrasi di Kantor Bupati Mabar dan Kantor Dewan. Ratusan massa tenaga kontrak ini menuntut BKD untuk tidak memanipulasi data.

Seperti disaksikan koran ini, para pegawai kontrak baik pria maupun wanita melakukan aksi tersebut. Kebanyakan mereka mengenakan seragam hijau pertahanan sipil. Demo dimulai dari halaman Kantor BKD kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Mabar dan kembali ke Kantor Bupati. Tidak ada orasi dalam demo tersebut. Hanya dibentang sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap BKD Mabar terkait database pegawai kontrak daerah itu yang diduga sarat rekayasa.

Sunday, November 21, 2010

Credo Mulai Lakukan Mutasi

RUTENG, Timex- Pasangan bupati-wabup Manggarai Christian Rotok-Deno Kamelus (Credo) mulai melakukan mutasi pasca dilantik kembali untuk menduduki jabatan yang sama periode kedua.

Delapan pejabat eselon II dilantik Bupati Manggarai Chris Rotok, Sabtu (13/11) untuk mengisi jabatan yang selama ini lowong. Enam diantaranya adalah wajah baru yang dipromosikan dari eselon III A dan selanjutnya menduduki jabatan eselon II B.

Seperti disaksikan koran ini, acara pelantikan dihadiri unsur Muspida, Ketua TP PKK Ny. Hendrika Rotok, pimpinan DPRD Manggarai dan sejumlah anggota keluarga para pejabat yang dilantik.

Sesuai SK Bupati Manggarai ada delapan pejabat yang dilantik dan mereka mengisi sejumlah jabatan yang masih lowong. Dari delapan orang tersebut enam diantaranya adalah promosi dari

Rombongan Uskup Diusir dari Lokasi Tambang


LABUAN BAJO, Timex-Rombongan Uskup Ruteng Mgr. Hubertus Leteng, Pr bersama pemerintah dan eleman masyarakat lainnya diusir pihak PT. Grand Nusantara Mining (GNM) di lokasi pertambangan Batu Gosok Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kamis (18/11).

Alasan PT. GNM karena rombongan tersebut tidak mengantongi ijin dari Dinas Pertambangan.

Ikut serta dalam rombongan tersebut adalah Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Angelus Abut, puluhan pastor, belasan suster dari berbagai Kongregasi di Keuskupan Ruteng, Kepala Kasat Pol PP

Monday, November 15, 2010

Bencana Puting Beliung di Cancar Kerugian Capai Rp 1,7 M

RUTENG, Timex- Total kerugian material akibat bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Ruteng Manggarai diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar lebih.

Saat ini, pemerintah bersama aparat keamanan masih melakukan pemulihan kondisi darurat pasca bencana alam, Kamis (10/11) lalu yang melululantahkan puluhan rumah warga itu.

Seperti disaksikan koran ini, sejumlah elemen terlibat dalam kegiatan pemulihan kondisi di lokasi bencana alam di Kecamatan Ruteng sejak Jumat (11/11) sampai saat ini. Pihak yang terlibat antara lain aparat Polres Manggarai, Kodim Manggarai, Tagana dan sejumlah relawan. Secara
bersama-sama mereka membangun kembali rumah yang

Tuesday, November 9, 2010

Masyarakat Adat Demo PT Arumbai

Kanis Lina Bana
RUTENG, Pos Kupang.Com - Masyarakat adat Serise, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur menggelar aksi demo terhadap  PT Arumbai, Kamis (4/11/2010). Perusahaan tambang itu dinilai mencaplok dan mengeksploitasi tanah lingko warga setempat selama beberapa tahun belakangan ini. Padahal warga Serise tidak pernah menyerahkan sejengkal tanah pun kepada perusahaan itu.

Ketua Komisi JPIC

Tiga Polisi di Manggarai Disidangkan

RUTENG, Pos Kupang.Com-Tiga anggota Polsek Waelengga, Wens Adu, Mikael Jaik, dan Otmar Kasesok akan menjalani sidang komisi disiplin terkait penggerebekan lokasi judi bola guling di Waelengga. Saat terjadi penggerebekan, seorang tersangka pemain judi, Yohanes Kaing (33), tertembak.

Tiga anggota Polres Manggarai ini diseret ke Sidang Komisi Disiplin setelah Tim P3D memeriksa secara intensif tiga polisi tersebut.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang di Mapolres Manggarai, Kamis (4/11/2010), menyebutkan,

Monday, November 1, 2010

Mobil Dinas Kesbangpol Matim Ilegal

 Laporan Edy Bau

BORONG, Pos Kupang.Com---Pengadaan mobil dinas untuk operasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) tahun anggaran 2010 dinilai ilegal oleh Komisi A DPRD Matim.  Pasalnya, dalam pembahasan di tingkat Komisi A DPRD Matim dan Badan Anggaran sebelum penetapan Perda APBD Matim 2010 pengadaan mobil itu telah dihapus.

Penilaian ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Matim saat rapat kerjanya dengan mitra eksekutif di aula sidang DPRD Matim, Rabu (27/10/2010). 

Dalam rapat itu, komisi mempertanyakan pengadaan mobil dinas di instansi itu yang saat ini sudah digunakan. Menurut enam anggota Komisi A, pengadaan mobil dinas pernah diusulkan dalam pembahasan rapat komisi. Namun saat itu komisi menolak. Begitupun saat pembahasan di badan anggaran, pengadaan mobil dinas itu dihapus. Namun dalam pelaksanaannya, item pengadaan itu muncul lagi dalam APBD Matim tahun 2010 dengan pagu Rp 393 juta.
Menanggapi pertanyaan Dewan, Kepala Kesbangpol dan Linmas Matim, Paskalis Sirajudin, mengatakan, dasar  pengadaan mobil dinas adalah DIPA instansi itu. Sedangkan proses awalnya, dirinya tidak mengetahuinya karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai kepala.  "Dasar pengadaannya adalah DIPA. Saat itu, Kesbangpol masih gabung dengan BPMPD," katanya.   
Penjelasannya kemudian dilanjutkan Sekretaris Kesbangpol, Robertus Bonafentura, S.E. Namun Robertus mengaku bahwa proses awal diikutinya karena saat itu dirinya masih menjabat sebagai Kabag Risalah Setwan Matim.

"Saat itu saya masih Kabag Risalah, jadi saya tahu bahwa pengadaan mobil ini dipending semua. Saya juga tidak tahu bagaimana proses pengadaan mobil ini. Soal butuh, kami sangat membutuhkan mobil ini untuk operasional," jelas Robertus.
Menanggapi hal ini, beberapa anggota komisi angkat bicara. "Pertanyaannya mengapa pembahasan di komisi dan badan anggaran pengadaan mobil ini didrop tapi akhirnya muncul di buku induk APBD," tanya Mensi Anam, anggota komisi.

Niko Martin mengatakan, pengadaan mobil itu merupakan pelanggaran terhadap Perda tentang APBD. "Ini merupakan pelanggaran terhadap Perda APBD. Sangat disesalkan karena pemerintah tidak mengindahkan rekomendasi politik DPRD. Pak Melki Carvalho harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan hal ini," tegas Martin.

Anggota komisi lainnya, Sipri Nejang, mengatakan, pembelian mobil dinas itu legal, namun prosesnya yang ilegal. "Pembelian mobil itu legal, namun prosesnya ilegal dan tugas Komisi A adalah membongkar semuanya itu," tegas Nejang.
Karena belum mendapat jawaban memuaskan dan jawaban dari Badan Kesbangpol dan  Linmas mengarah pada Kepala BPMPD, Melchior Carvalo, maka komisi lalu memutuskan untuk mengagendakan waktu tersendiri guna memanggil Carvalo.

Untuk diketahui, mobil dinas yang diduga ilegal itu merek Toyota Hilux warna hitam nomor polisi EB 974 yang saat ini digunakan untuk operasional instansi itu.
Mitra kerja eksekutif yang hadir dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi A, Stanislaus Sudin, itu yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesbangpol & Linmas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Sosial & Nakertrans. 

Sementara anggota Komisi A yang hadir, Mensi Anam, Sipri Nejang, Blasius Dasal, Niko Martin dan Adi Jehani. Rapat komisi sekitar pukul 10.00 wita berakhir pukul 14.00 wita. (gg)

LAGU INDO-BARAT

1. Bad Man