Tuesday, June 15, 2010

Palma dan Mashur Bantah Ikut Demo

LABUAN BAJO, Timex- Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yakni pasangan calon Paulus Serak Baut-Petrus Malada dan pasangan calon Mateus Hamsi-Theodorus Hagur membantah berkoalisi dengan pasangan... WF Pranda-Pata Vinsensius untuk melakukan aksi demonstrasi, baik di Sekretariat KPU Mabar maupun di Gedung Youth Centre Labuan Bajo saat digelarnya pleno rekapitulasi perhitungan suara.

Sekretaris Tim Sukses Palma, Paskalis Baut, kepada Timor Eexpress, menegasakan paket PALMA tidak pernah berkoalisi dengan pasangan calon lain untuk melakukan pengerahan massa melakukan aksi unjuk rasa di KPU Mabar, bahkan untuk menentang hasil rapat Pleno.

Paskal mengakui pihaknya pernah diundang Fiva untuk berkoordinasi kemudian diajak berkoalisi menentang hasil perhitungan suara atas dugaan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS. Namun, saat itu Palma menolak karena data yang diajukan tidak lengkap. "Perlu sejumlah bukti-bukti yang kuat kalau adanya penyimpangan," ungkapnya.

Paskalis juga mengaku kecewa dengan pasangan calon tertentu yang mengklaim paket Palma ikut menolak hasil pleno. "Saya kecewa dengan aksi demo yang masih mengklaim Palma. Ada massa yang menggunakan ikat kepala dan bertuliskan Palma. Yang jelas Palma tidak pernah bergabung dengan sejumlah pihak tersebut," tegasnya.

Bagi Paskalis, aksi demontrasi yang dilakukan oleh beberapa pihak di KPU Mabar maupun di depan Gedung Youth Centre saat dilakukannya pleno sudah melukai nilai-nilai demokrasi. Dikatakan, ada jalur hukum yang dapat dipakai jika ditemukan penyimpangan dalam proses Pemilukada 3 Juni lalu. "Keputusan pleno dapat digugat di Mahkamah Konstitusi jika ditemukan ada penyimpangan, bukan dengan demo yang lebih bersifat menyerang pribadi orang.

Mengancam dan mengeluarkan kata-kata kotor. Hakekat berpolitik tidak seperti yang dilakukan pihak-pihak ini," ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan calon bupati dari paket Mashur, Mateus Hamsi.

Ia menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan tim suksesnya untuk bergabung dengan pasangan calon lain dan melakukan pengerahan massa untuk demo di KPU Mabar. Hamsi mengatakan kalau ada yang mengklaim Mashur juga ikut demo, itu sudah menodai prinsip demokrasi Partai Golkar yang mengusung dirinya dan Theodorus Hagur dalam Pemilukada 3 Juni silam.

"Jika ditemukan ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada, maka langkah yang dipakai melalui jalur legal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Pemilu," tegasnya.

Sementara aktivis pemerhati masalah sosial yang sempat dimaki oleh massa paket Fiva saat aksi unjuk rasa, Pater Marselinus Agot, SVD menilai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak di KPU Mabar dan saat KPU mengelar sidang pleno adalah bentuk ketidaksiapan terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilukada 3 Juni silam.

Demonstrasi yang lebih banyak mencaci maki pasangan calon yang menang dan mencaci maki sejumlah aktivis yang mengkritik sistem pemerintahan lima tahun lalu ini dapat disimpulkan sebagai kelompok yang tidak tahu berdemokrasi. "Inilah bukti siapa yang layak jadi pemimpin dan siapa yang tidak. Rakyat sudah membuktikannya," ungkap Agot.

Sementara itu, Ketua KPU Mabar Thomas Dohu, kepada koran ini, mengatakan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pada Pemilukada Mabar 3 Juni silam telah ditetapkan dan ketetapan tersebut sudah diserahkan ke DPRD Mabar (12/6) kemarin. "Sekarang kita menanti kapan DPRD melakukan sidang paripurna dan mengumumkan ketetapan tersebut," jelasnya. (kr4)

Sunday, June 13, 2010

Rahasia Keharmonisan Credo


POS-KUPANG.COM .........SEJAK adanya ketentuan kepala daerah  (gubernur maupun bupati) didampingi wakil kepala daerah (wagub/wabup/wakil walikota), jarang ditemukan ada pasangan yang harmonis hingga akhir masa jabatan.

Kenyataan di NTT selama ini, kemesraan pasangan kandas di tengah jalan. Tahun pertama setelah terpilih biasanya masih mesra, tahun kedua mulai renggang, tahun ketiga mulai retak, tahun keempat sudah pecah dan tahun kelima berantakan.

Tapi di antara sekian pasangan yang retak hingga pecah berantakan itu, pasangan bupati-wakil bupati, Christian Rotok dan Kamelus Deno (Credo) masih tetap mesra hingga akhir masa jabatannya lima tahun pertama. Bahkan maju bersama lagi dalam Pemilu Kada dan menang.

Apa sebenarnya rahasia keharmonisan paket Credo? "Rahasianya jangan ego. Harus saling menghormati. Saya dengan Pak Kamelus Deno tidak ego. Kami saling menghormati," kata Drs. Christian Rotok, Bupati Manggarai, kepada Pos Kupang di Kupang, Jumat (11/6/2010).

Sikap tidak ego dan saling menghormati itu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas setiap hari. Sebagai bupati, Rotok mengaku tidak menjalankan tugas sendirian tetapi membaginya dan mempercayakannya kepada wakil bupati. "Bupati ini juga kadang jiwa kecil. Takut kalau tugas itu diberikan kepada wakil," katanya.

Rotok tidak menampik kalau kesuksesannya dalam pentas Pemilu Kada ini tidak terlepas dari kemampuannya merangkul lawan politiknya dalam Pemilu Kada lima tahun lalu. "Memang hati ini terasa sakit sekali karena difitnah macam-macam. Tapi saya berpikir komprehensif. Saya tidak hanya melihat orang yang memfitnah saya itu, tapi lihat istri dan anak- anaknya. Kalau saya sikut orang-orang itu, istri dan anak-anaknya yang sengsara. Banyak pejabat struktural di Manggarai yang menyekolahkan anaknya dari tunjangan jabatan. Jadi kalau tidak diberi jabatan, berarti istrinya juga susah dan anak-anaknya tidak sekolah," katanya.

Apakah dalam masa jabatan lima tahun kedua ini tetap merangkul lawan politik, Rotok belum bisa berkomentar. "Saya belum berpikir ke arah sana. Memang hati ini sakit sekali. Orang yang selama ini saya sudah bantu justru menghina saya kembali," katanya.

Mengenai program kerjanya pada periode lima tahun ke depan, Rotok mengatakan, akan tetap melanjutkan Panca Program, yakni meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mewujudkan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu, mewujudkan perbaikan mutu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, dan meningkatkan supremasi hukum dan hak azasi manusia (HAM).

Strategi dalam melaksanakan Panca Program tersebut, pertama,  dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Alokasi belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur. Sementara perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai diefisienkan.

Kedua, menumbuhkembangkan prinsip bahwa yang menentukan keberhasilan program pembangunan bukan hanya pemerintah tapi juga dunia usaha dan masyarakat. Karena itu dunia usaha dan masyarakat harus selalu dilibatkan.

Ketiga,  penataan kelembagaan birokrasi, antara lain dengan pemekaran kecamatan dalam rangka pendekatan pelayanan. Juga dilakukan usaha peningkatan kapasitas PNS. "Setelah sistem dibenahi tinggal melakukan kontrol," katanya.

Kempat, leadership partisipation atau kepemimpinan partisipatif. "Strategi ini  yang bikin kami tetap mesra," katanya.

Dan kelima, perubahan berkelanjutan. Upaya perubahan yang sudah dilakukan selama lima tahun pertama ini akan terus dilanjutkan demi kemajuan pembangunan masyarakat Kabupaten Manggarai. "Selama ini kami sudah melakukan perubahan. Hanya orang yang tidak punya iman saja yang tidak mampu melihat perubahan itu," katanya. (kas)


Lima Paket Protes KPU Mabar

LABUAN BAJO, POS KUPANG.Com -- Hasil perhitungan suara Pemilu Kada di Manggarai Barat (Mabar) yang diungguli Paket Gusti (Agustinus Ch Dulla-Maximus Gasa), diprotes tujuh paket calon lainnya bersama pendukungnya.  Mereka menggelar aksi demo ke KPUD Mabar, Selasa (8/6/2010), mendesak agar pemungutan suara dilakukan ulang. 

Sebab, menurut mereka, Pemilu Kada yang sudah berlangsung itu penuh dengan kecurangan. Mereka menuding KPUD memihak pada salah satu paket calon.

Aksi massa pendukung tujuh paket calon itu memrotes hasil perhitungan suara yang dilakukan PPK di tujuh kecamatan. Aksi demo ini mengakibatkan pleno KPUD Mabar yang dijadwalkan 8 Juni 2010, terpaksa ditunda.

Massa ketujuh paket yang mendatangi KPUD, yakni massa pendukung Paket Fiva, Sar, Panji, Kashur, Damai, Palma dan Yes. 

Dalam pernyataan sikapnya, massa ketujuh paket menuding KPUD selaku penyelenggara Pemilu Kada tidak transparan dalam melakukan pemungutan suara pada tanggal 3 juni lalu. Meski ada pelanggaran di tingkat KPPS maupun PPK, namun KPUD bersikap memihak salah satu paket calon sehingga pelanggaran- pelanggaran itu tidak diproses.

Diungkapkan juga bahwa  saat perhitungan suara di tingkat PPK maupun di PPS, terdapat kotak suara yang ditemukan dalam keadaan terbuka, namun KPUD tetap menganggap sah hasil perolehan suara. Selain itu, meskipun ada formulir -formulir yang tidak disertai dalam rapat perhitungan suara di KKPS, tetapi KPUD menganggap itu sah.

Massa juga mengungkap adanya money politic yang tidak diproses oleh Panwas Pemilu Kada. Massa juga menduga telah terjadi penggelembuangan suara yang dilakukan PPK dan KPPS sehingga menguntungkan salah satu paket calon.

Ketua KPUD Mabar,Thomas Dohu  setelah melakukan rapat, mengatakan, pleno KPUD untuk merekap hasil perolehan suara para paket diundur sampai tanggal 9 Juni 2010, hari ini.

"Kami masih koordinasi dengan tim semua pasangan calon untuk diambil langkah mengenai situasi ini. Mengingat keamanan, untuk sementara KPUD belum bisa lakukan rapat pleno," demikian penjelasan Dohu kepada massa yang berada di depan kantor KPUD.

Aksi massa itu dijaga ketat aparat Polres Mabar. Hingga pukul 13.00 Wita kemarin, massa belum meninggalkan kantor KPUD.

Sementara, itu,  KPUD bersama kepolisian, pemerintah serta tujuh pasangan calon melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut, pihak KPUD meminta para pasangan calon untuk melapor kepada Panwas jika menemukan pelenggaran pada saat pleno di tingkat  PPK dan KPPS. Sementara pleno KPUD tetap dilakukan hari ini. 

Rapat koordinasi ini dihadiri Kapolres Mabar, AKBP Samsuri, Dandim 1612/Mabar, Letkol. A Fatoni, para anggota KPUD, Panwas, serta beberpa pasangan calon peserta pilkada, antara lain Antonius Bagul Dagur-Abdul Asis, Bernadus Barat Daya, Wempi Hapan serta W Fidelis Pranda- Vincensius Pata.

Dubes Denmark Kunjungi Mabar

LABUAN BAJO, Timex-Duta Besar (Dubes) Denmark, Borge Petersen selama seminggu sejak Senin (7/6) lalu berada di Labuan Bajo. Kedatangan Petersen ini dalam rangka dukungan Denmark dalam pemberdayaan masyarakat di Flores terutama Kabupaten Manggarai Barat.


Manager Direktur Burung Indonesia, Agus Budi Utomo kepada koran ini di Labuan Bajo menjelaskan, kedatangan Dubes Denmark ini dalam rangka meninjau sejauh mana program fasilitasi yang telah dilakukan Yayasan Burung Indonesia di kawasan Mbeliling. Program Mbeliling disupport oleh pemerintah Denmark.

Utomo menjelaskan, Dubes sudah mengujunggi beberapa tempat diantaranya Pulau komodo, bermalam di kampung Nunang, singah di tiga desa yakni Desa Golo Mbu, Desa Golo Desat, Desa Liang Dara. Di beberapa desa ini Dubes melihat langsung pelestarian alam di kawasan Mbeliling dan proses fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat terutama perempuan.

Sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pelestarian alam dan pembangunan. Selain itu Dubes sempat menginap di Desa Wae Sano dimana Burung Indonesia memfasilitasi tempat tersebut menjadi tempat ekowisata. Dubes juga mengunjunggi kelompok petani di tiga desa tersebut untuk melihat bagimana pemberdayaan masayarakat dilakukan.

Sementara itu Petersen kepada koran ini mengungkapkan, pemerintah Denmark sangat mendukung upaya pelestarian alam dan juga pengembangan kemampuan kapasitas masayarakat di Flores.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah Denmark dalam kerjasama dengan Yayasan Burung Indonesia adalah tentang keterlibatan perempuan. Petersen memandang penting sekali perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Ada dua hal yang dilihat Petersen ketika menginap dan menjunggi beberapa desa di Kecamatan Sano Nggoang adalah bahwa perempuan terlibat dalam pendapatan ekonomi keluarga dan pendatapan masyarakat. Misalnya di Desa Golo Desat ada kelompok perempuan yang mengusahakan minuman jahe dan mereka menyediakan tepung jahe yang siap seduh dan itu sudah dipasarkan sampai keluar Flores. (kr4)

Rumah dan Kendaraan Dinas Dirusak Massa

RUTENG, Timex-Kendaraan dinas jenis ford milik Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, sekira pukul 02.00 Wita dini hari, Kamis (10/6) dirusak oleh orang tak dikenal. Akibatnya, kaca bagian belakang pecah.
Sementara rumah dinas yang ditempati Kadis Kesehatan juga dilempari batu, namun beruntung tidak ada kerusakan serius.

Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Manggarai, IPTU Okto Wadu Ere kepada koran ini, Kamis (10/6). Okto mengatakan, rumah dinas yang ditempati Kepala Dinas Kesehatan Yulianus Weng dilempari orang tak dikenal pada Kamis (10/6) dini hari.

Sebuah batu besar dan beberapa lainnya menumpuk di depan pintu. Beruntung tidak ada korban jiwa dan kerusakan serius lain. Sementara itu, mobil dinas jenis ford yang selama ini digunakan Yulianus rusak berat pada bagian kaca belakang akibat kena lemparan batu pada kejadian yang sama. "Kita sudah dapat laporan dan masih dalam penyelidikan," katanya. Dikatakan juga, atas peristiwa itu beberapa anggota kepolisian menjaga rumah dinas tersebut sebab tidak tertutup kemungkinan ada peristiwa lanjutan.

Kasus pengrusakan aset negara yang lain juga adalah pengrusakan tiga baliho Pemkab Manggarai. Baliho tersebut menyampaikan pesan keberhasilan pembangunan bupati dan wakil bupati Manggarai periode 2005-2010. Khusus mengenai baliho tersebut memang selama ini menjadi materi sorotan dari massa delapan paket saat melakukan aksi demonstrasi karena baliho tersebut dipasang pada saat akhir masa jabatan serta masa tenang sebelum hari pencoblosan 3 Juni lalu.

Atas persoalan tersebut, Okto mengatakan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Namun, diduga kuat motif pengrusakan aset-aset tersebut berkaitan erat dengan Pemilukada Manggarai. Namun, untuk mengetahui secara persis, pihaknya akan melakukan penyelidikan, beberapa saksi korban sudah diambil keterangan.

Sementara itu, beberapa orang yang mengaku sebagai tim sukses paket Credo mendapat pesan singkat dari orang tak dikenal yang isinya bernada ancaman. Pantauan koran ini, rumah dinas Kadis Kesehatan dijaga oleh beberapa anggota polisi. Selain itu ada beberapa anggota keluarga juga tampak menjaga rumah tersebut. (kr2)

Credo Ditetapkan, GBY-MK Ditunda

RUTENG,Timex--Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Manggarai, Kamis (10/6) kemarin di kantor KPU Manggarai diwarnai aksi demo ratusan massa. Massa pendemo mendesak agar pleno penghitungan suara dihentikan hingga ada proses hukum atas pelanggaran oleh paket tertentu.
Namun pleno tetap berjalan aman dan lancar dan menyatakan paket Credo (Christian Rotok-Deno Kamelus) unggul dengan peroleh 48.833 suara atau 34,54 persen.
Sementara di depan pintu gerbang kantor KPU Manggarai ratusan massa dari delapan paket yang menolak hasil Pemilu Kada Manggarai terus melakukan aksi. Pendemo mengecam kinerja KPU manggarai yang dinilai hanya mengakomodir kepentingan paket Credo. “Hentikan proses penghitungan karena sarat dengan kecurangan.

KPU hanya mengakomodir kepentingan paket Credo,” kata Alfan Fortunatus salah satu orator. Menurut dia mestinya KPU sebagai penyelenggara harus independen dan seluruh tahapan harus dilakukan sebelum ada keputusan hukum atas.

Massa juga hendak berdialog dengan KPU Manggarai dimana beberapa kali tim negosiasi melakukan pendekatan tetapi tidak dilayani. Massa kemudian mendatangi kantor Panwas Pemilukada untuk menagih janji terkait laporan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Di kantor Panwas utusan delapan paket sempat melakukan dialog dengan Panwas tetapi tidak menghentikan proses penghitungan suara di KPU Manggarai.

Hasil pleno penghitungan suara menyebutkan paket Credo menang dengan 48.833 suara atau 34,54 persen. Urutan kedua ditempati paket Victori dengan 21.642 suara atau 15,31 persen, tempat ketiga paket Frits-Timo 14.954 suara atau 10,22 persen.
Paket Credo menang di tujuh kecamatan, sedangkan dua kecamatan lainnya yakni Satar Mese Barat dan Lelak dimenangkan paket Viktori dan Garuda.

Tunda Penetapan

Dari Sumba Timur dilaporkan, meski undangan sudah disebarkan terkait rekapitulasi dan penetapan jumlah suara yang diraih lima pasangan calon bupati-wakil bupati Sumba Timur yang bertarung di pemilukada 3 Juni, Gidion Mbilijora-Matius Kitu (GBY-MK), Lukas Mbadi Kaborang-Rambu Lika Atahumba (Luri), Emanuel Babu Eha-Umbu Hapu Mbeju (Maju), Langu
Pindingara-Kabunang Rudyantohunga (Pinang) dan Umbu Manggana-Khristofel Praing (Maraing) Kamis (10/6) kemarin, namun KPU Sumba Timur terpaksa menunda jadwal tersebut.

Itu karena adanya rekomendasi Panwaslu yang diterima KPU, Rabu (9/6) malam lalu. Menurut sekretaris KPU Sumba Timur, Hendrik Makaborang kepada Timor Express di ruang kerjanya Kamis kemarin, dalam surat rekomendasi tersebut, Panwaslu meminta penundaan rekapitulasi dan penetapan jumlah suara yang diraih lima pasangan calon bupati-wakil bupati Sumba Timur pasca pemilukada 3 Juni lalu.

“Harusnya hari ini (Kamis kemarin, red) kita sudah melakukan rekapitulasi dan penetapan jumlah suara lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur pasca pemilukada 3 Juni lalu. Tapi karena ada surat rekomendasi yang kami terima dari Panwaslu sebagai sebuah lembaga resmi pengawas pemilu di Sumba Timur maka terpaksa kita tunda rekapitulasi dan penetapan jumlah suara lima pasangan calon yang digelar di bekas kantor DPRD Sumba Timur.

Dalam surat rekomendasi Panwaslu tersebut tercantum alasan penundaan yakni, adanya aduan warga menyangkut surat suara yang dicetak secara vertikal pada 5 TPS di kecamatan Kota Waingapu, Kambera dan kecamatan Pandawai,” tegasnya. Dikatakan, di kecamatan Kota Waingapu sesuai surat rekomendasi Panwaslu itu yakni TPS 10 kelurahan Hambala dan TPS III kelurahan Matawai.

Di kecamatan Kambera demikian Makaborang pada TPS I kelurahan Prailiu dan TPS IV kelurahan Kambaniru sedangkan di kecamatan Pandawai pada TPS I kelurahan Watumbaka. Makaborang mengungkapkan, menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu itu, pihaknya akan melakukan pembuktian pada Jumat (11/10) hari ini.

“Kita akan buktikan apakah aduan warga sesuai rekomendasi Panwaslu itu benar atau tidak menyangkut adanya surat suara yang dicetak secara vertikal. Untuk itulah, kita sudah menyebarkan undangan pada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur yang bertarung di pemilukada 3 Juni lalu termasuk kepada pihak-pihak yang terkait lainnya.

Biarkan masyarakat yang menilai apakah tudingan itu benar atau tidak dengan bersama-sama membuka kotak suara dari lima TPS tersebut yang diduga berisi surat suara yang dicetak secara vertikal. Buktinya nanti pada Jumat besok (hari ini red),” tandas Makaborang didampingi stafnya, Umbu Tamu Hawu.

Soal jumlah suara yang diraih lima paket tersebut, menurut Makaborang, tidak berubah dari sebelumnya. Untuk pasangan GBY-MK sambungnya, meraih 57. 647 suara (49,47%) disusul Maraing dengan 20.664 suara (17,73 %), Luri 14.075 suara (12,08%), Pinang 121.648 suara (10,85%) dan Maju 11.586 suara (9,87%).

Terpisah, ketua DPD II partai Golkar Sumba Timur mendesak Polres setempat menuntaskan kasus money politik di kecamatan Nggaha Ori Angu yang melibatkan tim sukses paket Maraing juga kasus pembakaran mobil dan sepeda motor di kelurahan Kambaniru dan pengrusakan tiga unit sepeda motor di kelurahan Lambanapu kecamatan Kambera milik anggota tim sukses paket GBY-MK.

“Yang saya kuatir, kasus itu tenggelam dengan sendirinya. Untuk itu, saya minta agar jajaran Polres Sumba Timur segera menuntaskan kasus tersebut secepatnya. Tangkap dibalik kasus itu termasuk aktor intelektualnya karena hukum harus ditegakkan di bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu tercinta ini,” pinta Palulu yang juga ketua DPRD Sumba Timur, itu. Sementara itu, aksi pengancaman via sms pasca pemilukada menimpa Kabag Pembangunan Setda Sumba Timur, Gerald Haning Palakahelu.

Gerald mengaku mendapat ancaman teror via sms dari nomor yang tidak dikenalnya. Menurut sepupu calon wakil bupati Sumba Timur terpilih, Matius Kitu, ini, pengirim sms tersebut mengancam akan membakar rumahnya yang berlokasi di kompleks Perumnas karena diduga sebagai pendukung paket GBY-MK.

“Tapi saya tidak menggubris sms teror itu. Semuanya saya serahkan pada Tuhan yang memiliki kehidupan ini,” tukas Gerald yang pernah diwacanakan sebagai salah satu calon wakil bupati Sumba Timur berpasangan dengan Gidion Mbilijora, itu.

Diselesaikan Secara Hukum

Pasca tahapan pemilihan dan penghitungan suara di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai, sejumlah massa pendukung calon tertentu melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Bahkan, sempat terjadi kericuhan dan menelan korban. Hingga Kamis (10/6) kemarin, aksi unjuk rasa masih terjadi di dua kabupaten tersebut.

Terkait hal ini, Juru Bicara KPU Provinsi NTT, Djidon de Haan yang dikonfirmasi Timor Express, mengatakan KPU tidak akan menghentikan tahapan dan mengulang tahapan Pemilukada sesuai permintaan massa pendemo. Pasalnya, apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"KPU sudah melakukan semuanya sesuai dengan aturan, sehingga semua berjalan dengan baik. Tadi (kemarin, Red) kita sudah pleno di Manggarai dan juga di Manggarai Barat. Tidak ada persoalan lagi," tandas Djidon.

Terkait dengan permintaan massa pendemo agar hasil Pemilukada dibatalkan, Djidon mengatakan, jika ditemukan ada pelanggaran atau persoalan dalam tahapan Pemilukada, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum, baik melalui Panwaslu, kepolisian atau Mahkamah Konstitusi. "Silahkan, kalau memang merasa ada pelanggaran dan ada bukti laporkan ke Panwas. Selain Panwas juga ada kepolisian atau langsung ke MK. Kalau soal pelanggaran bukan lagi kewenangan KPU, itu kewenangan lembaga lain," kata Djidon.

Dia juga menegaskan, Kamis kemarin seluruh kabupaten yang menyelenggarakan Pemilukada telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang ditandai dengan pleno penetapan. Kabupaten yang menggelar pleno penetapan kemarin adalah Ngada, Manggarai, Manggarai Barat dan Sumba Timur. Sedangkan Sumba Barat sudah lebih dahulu menggelar pleno penetapan Rabu (9/6) lalu.

Kekisruhan yang terjadi di Manggarai dan Manggarai Barat juga disikapi Ketua DPRD Provinsi NTT, Ibrahim A. Medah. Kepada Timor Express, Kamis (10/6) kemarin di gedung DPRD NTT, Medah mengatakan sangat disayangkan terjadinya kericuhan tersebut. Medah pun menilai calon-calon yang ikut bertarung dalam Pemilukada ternyata tidak siap menerima kekalahan. Hal inilah yang menimbulkan gejolak berkepanjangan.

Dia juga meminta agar warga yang melakukan demonstrasi harus sesuai dengan etika, sehingga tidak merugikan kepentingan umum. "Saya setuju sekali ada demo, tetapi harus sesuai aturan sehingga tidak membuat keributan. Saya kira harus ada aturan tata cara berdemonstrasi, kalau tidak bangsa ini tidak akan maju.

Berdemo itu sah-sah saja, tapi harus tertib, sehingga tidak merugikan orang lain," tandasnya. Selain itu, dia meminta calon-calon yang ikut bertarung agar harus berani menerima kekalahan untuk menjaga tegaknya demokrasi. Jika tidak, katanya, daerah ini tidak mengalami kemajuan. "Kalau berani bertarung, maka harus bernai menerima kekalahan.

Dan juga kalau memang ada pelanggaran, perlu dikoordinasikan secara baik, sehingga jangan dilakukan demonstrasi yang tidak etis sampai ada keributan di masyarakat," pungkas Medah.
(kr-2/krf-2/jun/sam)

LAGU INDO-BARAT

1. Bad Man