Friday, November 26, 2010

Pegawai Kontrak Mabar Demo

LABUAN BAJO, Timex-Pendataan tenaga kontrak Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ternyata masih bermasalah. Ternyata, pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 29 Agustus lalu terbukti banyak dimanipulasi.


Nasib para tenaga kontrak ini kini berada di tangan Menpan.

Informasi yang diperolah koran ini bahwa Menpan tetap mengunakan data tersebut. Melihat ini, ratusan pegawai kontrak menggelar demontrasi di Kantor Bupati Mabar dan Kantor Dewan. Ratusan massa tenaga kontrak ini menuntut BKD untuk tidak memanipulasi data.

Seperti disaksikan koran ini, para pegawai kontrak baik pria maupun wanita melakukan aksi tersebut. Kebanyakan mereka mengenakan seragam hijau pertahanan sipil. Demo dimulai dari halaman Kantor BKD kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Mabar dan kembali ke Kantor Bupati. Tidak ada orasi dalam demo tersebut. Hanya dibentang sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap BKD Mabar terkait database pegawai kontrak daerah itu yang diduga sarat rekayasa.


Poster yang dibawa massa pendemo ini antaralain bertuliskan 'BKD Mabar !!! Dimana Hati Nuranimu?, 'BKD Jangan Anak Tirikan Kami', 'Wahai BKD Jangan Manipulasi Data', 'BKD !!! Jangan Ingat Keluarga Sendiri. BKD Mabar Sarat Mafia. Kami kontrak 2005, Jangan korbankan'.

Salah seorang pegawai kontrak, Ani Hantam mengatakan, pegawai kontrak yang mengikuti aksi dimaksud berjumlah lebih kurang puluhan orang. Rata-rata mereka adalah pegawai kontrak yang mengantongi SK pengangkatan sebelum tahun 2005. Jumlahnya sekira 80 orang. Mereka melakukan itu karena ada isu bahwa database pegawai kontrak terbaru asal Kabupaten Mabar ditolak pemerintah pusat (Pempus). "Kami dengar pemerintah pusat hanya mengakomodir database pegawai kontrak setempat yang telah dibawa sebelumnya. Lalu bagaimana nasib kami yang sudah lama," tanya Any.

Database lama, demikian Any, diduga sarat rekayasa. Banyak pegawai kontrak Mabar SK sebelum 2005 dan bekerja terus-menerus tidak masuk database lama. Padahal, itu seharusnya menjadi prioritas karena pegawai kontrak SK sebelum 2005 dan bekerja terus-menerus sampai sekarang tidak masuk database kategori satu dan diduga diganti oleh sejumlah oknum pegawai kontrak setempat SK 2008.

"Kami yang datang ini pegawai kontrak SK 2005 ke bawah. Kami dengar isu bahwa database pegawai kontrak Mabar terbaru ditolak pemerintah pusat. Pempus tetap memakai database lama yang dikirim sebelumnya oleh Pemkab Mabar dalam hal ini BKD. Padahal database lama diduga sarat rekasaya. Makanya kami datang ke BKD sekarang karena BKD yang urus database,' tandas Any.

Sekretaris BKD Mabar, Rony Magung ketika itu menolak memberi tanggapan soal kedatangan para pegawai kontrak tersebut yang mengusung sejumlah poster berisi kecaman kepada BKD setempat terkait database. "Maaf, saya tidak mau melangkahi bupati soal ini. Saya sekarang hendak berkonsultasi dengan beliau soal ini," katanya sambil terus menuju lantai dua Kantor Bupati Mabar.

Bupati Mabar Agustinus Ch. Dula mengatakan, kasus database dipicu oleh proses yang diduga sarat rekayasa oleh oknum tertentu di BKD Mabar. Diduga banyak pegawai kontrak setempat yang SK sebelum 2005 dan bekerja terus-menerus sebagai salah satu sarat masuk database kategori satu tidak terdata. Anehnya, yang masuk database kategori satu itu disinyalir beberapa pegawai kontrak SK 2006, 2007 dan 2008 sehingga menimbulkan persoalan.

"Yang jelas terkait database harus sesuai surat edaran Menpan beberapa waktu lalu bahwa database harus prioritaskan pegawai kontrak yang SK 2005 ke bawah dan bekerja terus-menerus. Saya tidak masalah dengan aksi anak-anak pegawai kontrak ini, karena menyangkut nasib mereka," kata Dula. (kr4)

1 comment:

  1. hehehe...... belum lulus sekolah ko udah jadi honorer??? ijasah darimana tuh.... paling anak pejabat tu ....

    ReplyDelete

LAGU INDO-BARAT

1. Bad Man