Friday, November 26, 2010

Bupati Buka-bukaan Soal SK Siluman


LABUAN BAJO, Timex-Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch. Dula mulai buka-bukaan soal SK siluman tenaga kontrak Mabar. Di depan ratusan tenaga kontrak, Senin (22/11) Bupati Dula menyatakan bahwa banyak pegawai kontrak daerah itu selama ini memiliki SK siluman.

Diduga tenaga kontrak tidak ada tetapi gajinya tetap dibayar oleh baik melalu APBD maupun APBN.

Bupati Dula menegaskan, pihaknya mendapat laporan terdapat empat oknum pegawai kontrak di Kecamatan Sano Nggoang memiliki SK sejak tahun 2005, namun tidak pernah bekerja di SKPD sebagaimana termuat dalam SK. Selain itu, kata Dula, ada juga pegawai kontrak memiliki SK kontrak daerah 2005 namun yang bersangkutan saat itu masih sekolah.


"Pembayaran gaji tentu saja dianggarakan berdasarkan banyaknya tenaga kontrak. Hingga sekarang daerah tetap mengeluarkan sejumlah uang untuk gaji pegawai kontrak. Kalau saja gaji dibayar namun orangnya tidak jelas dan tidak pernah bekerja maka daerah mengalami kerugian. Memberi gaji untuk orang tidak jelas, gara-gara SK siluman tadi. Saya ingatkan BKD dan tenaga kontrak yang bersangkutan untuk jangan main-main, ini sudah tindakan pidana," tegas Dula.

Plt. Kepala BKD Mabar Aloysius Nala kepada wartawan membenarkan hal tersebut bahwa ada SK siluman. Pihaknya berjanji akan benar-benar melakukan verifikasi SK yang ril. "Itu betul (SK siluman). Tetapi jumlahnya tidak tahu saya baru menjabat Plt. Kepala BKD Mabar," kata Nala.

Dialog dengan para pegawai kontrak daerah ini juga dihadiri Kapolres Mabar AKBP Samsuri, Wakil Bupati Mabar Gasa Maximus, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mabar Aloysius Nala serta Staf BKD dan berlangsung cukup alot.

Banyak pegawai kontrak yang mengantongi SK 2005 dan tahun sebelumnya tidak diakomodir dalam database Kategori I. Sedangkan pegawai kontrak yang SK 2006, 2007 2008 dan lain-lain masuk database Kategori I. Padahal database Kategori I memprioritaskan pegawai kontrak SK 2005 dan bekerja terus-menerus di lingkup Pemkab Mabar.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BKD Mabar jadi sasaran cercahan sejumlah pegawai kontrak terkait database yang masuk dalam kelompok 428 nama. Mereka menduga 428 nama itu ada yang SK siluman. Disinyalir ada SK Dinas dan SK Camat. Ada yang SK 2008 dan lain-lain. Sedangkan tidak sedikit pegawai kontrak setempat SK 2005 tidak masuk dalam 428 nama dimaksud yang konon sebagai database Kategori I.

Padahal database Ketegori I adalah pegawai kontrak SK 2005 maupun tahun sebelumnya. Terhadap persoalan database pegawai kontrak tersebut, Bupati Dula, mengingatkan kepada para pihak terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar, termasuk pihak BKD, supaya melakukan pendataan pegawai kontrak daerah itu secara jujur, akurat sempurna, faktual dan berkeadilan.

Para pegawai kontrak setempat juga diingatkan segera mengurus berkas berkaitan dengan database dimaksud lalu diserahkan kepada BKD karena yang menangani database pegawai kontrak adalah BKD.

"Perlu saya tegaskan bahwa database ini harus prioritaskan pegawai kontrak yang SK 2005. Karena itu urus secara jujur, berdasarkan fakta dan adil. Pak Wakil Bupati akan segera menghadap Menpan di Jakarta terkait ini. Intinya memberitahu bahwa database terbaru ini yang sempurna yang lama tidak betul," tegas Bupati Dula disambut tepuk tangan meriah para pegawai kontrak. (kr4)

No comments:

Post a Comment

LAGU INDO-BARAT

1. Bad Man