Laporan Kanis Lina Bana
RUTENG, Pos Kupang.Com -- Anggota PMKRI dan GMNI Cabang Ruteng yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Manggarai (FPRM) menuntut tanggung jawab DPRD setempat dalam menyikapi persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi selama ini.
Tuntutan elemen ini terungkap dalam aksi damai peringatan setahun kepemimpinan SBY-Boediono di gedung DPRD Manggarai, Rabu (20/10/2010). Selain aksi damai, elemen ini berdialog dengan DPRD Manggarai.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Marselinus Gunas
(PMKRI), Gabriel Pouk (GMNI) dan Alfridus Jemianus (koordinator aksi damai) disebutkan, DPRD Manggarai kurang memperlihatkan kontribusi positif dalam menyikapi persoalan tambang di Manggarai. Padahal masalah tambang melahirkan duka berkepanjangan bagi masyarakat.
Mereka mensinyalir adanya mafia pertambangan di Manggarai sehingga pertambangan tetap eksis di wilayah ini. Karena itu, DPRD Manggarai harus mengambil sikap politik yang tegas dalam menyelesaikan masalah pertambangan.
Selain itu, FPRM juga mempersoalkan pengadaan lencana emas dan mebel bagi anggota DPRD Manggarai. Mereka mempersoalkan dana pengamanan Pemilu Kada Manggarai.
Sesuai aturan, demikian FPRM, yang berhak mendapat dana pengamanan hanya Polri. Namun dalam kenyataanya, Brimob Ruteng mendapat Rp 100.000.000 dan Dandim Ruteng kebagian Rp 250.000.000.
Menyikapi tuntutan ini, anggota DPRD Manggarai Ir. Egy Theren, mengatakan, DPRD Manggarai sudah menyatakan komitmen terkait masalah tambang di Manggarai. Berbagai
langkah sudah dilakukan, termasuk mendengarkan pihak
terkait. (lyn)
RUTENG, Pos Kupang.Com -- Anggota PMKRI dan GMNI Cabang Ruteng yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Manggarai (FPRM) menuntut tanggung jawab DPRD setempat dalam menyikapi persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi selama ini.
Tuntutan elemen ini terungkap dalam aksi damai peringatan setahun kepemimpinan SBY-Boediono di gedung DPRD Manggarai, Rabu (20/10/2010). Selain aksi damai, elemen ini berdialog dengan DPRD Manggarai.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Marselinus Gunas
(PMKRI), Gabriel Pouk (GMNI) dan Alfridus Jemianus (koordinator aksi damai) disebutkan, DPRD Manggarai kurang memperlihatkan kontribusi positif dalam menyikapi persoalan tambang di Manggarai. Padahal masalah tambang melahirkan duka berkepanjangan bagi masyarakat.
Mereka mensinyalir adanya mafia pertambangan di Manggarai sehingga pertambangan tetap eksis di wilayah ini. Karena itu, DPRD Manggarai harus mengambil sikap politik yang tegas dalam menyelesaikan masalah pertambangan.
Selain itu, FPRM juga mempersoalkan pengadaan lencana emas dan mebel bagi anggota DPRD Manggarai. Mereka mempersoalkan dana pengamanan Pemilu Kada Manggarai.
Sesuai aturan, demikian FPRM, yang berhak mendapat dana pengamanan hanya Polri. Namun dalam kenyataanya, Brimob Ruteng mendapat Rp 100.000.000 dan Dandim Ruteng kebagian Rp 250.000.000.
Menyikapi tuntutan ini, anggota DPRD Manggarai Ir. Egy Theren, mengatakan, DPRD Manggarai sudah menyatakan komitmen terkait masalah tambang di Manggarai. Berbagai
langkah sudah dilakukan, termasuk mendengarkan pihak
terkait. (lyn)
Lanjutkan aksi untuk menyeimbangkan kehidupan manggarai agar lebih dinamis dan pemerintah dapat lebih terbuka terhadap gerakan semacam ini
ReplyDelete