Palma dan Mashur Bantah Ikut Demo

LABUAN BAJO, Timex- Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yakni pasangan calon Paulus Serak Baut-Petrus Malada dan pasangan calon Mateus Hamsi-Theodorus Hagur membantah berkoalisi dengan pasangan... WF Pranda-Pata Vinsensius untuk melakukan aksi demonstrasi, baik di Sekretariat KPU Mabar maupun di Gedung Youth Centre Labuan Bajo saat digelarnya pleno rekapitulasi perhitungan suara.

Sekretaris Tim Sukses Palma, Paskalis Baut, kepada Timor Eexpress, menegasakan paket PALMA tidak pernah berkoalisi dengan pasangan calon lain untuk melakukan pengerahan massa melakukan aksi unjuk rasa di KPU Mabar, bahkan untuk menentang hasil rapat Pleno.

Paskal mengakui pihaknya pernah diundang Fiva untuk berkoordinasi kemudian diajak berkoalisi menentang hasil perhitungan suara atas dugaan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS. Namun, saat itu Palma menolak karena data yang diajukan tidak lengkap. "Perlu sejumlah bukti-bukti yang kuat kalau adanya penyimpangan," ungkapnya.

Paskalis juga mengaku kecewa dengan pasangan calon tertentu yang mengklaim paket Palma ikut menolak hasil pleno. "Saya kecewa dengan aksi demo yang masih mengklaim Palma. Ada massa yang menggunakan ikat kepala dan bertuliskan Palma. Yang jelas Palma tidak pernah bergabung dengan sejumlah pihak tersebut," tegasnya.

Bagi Paskalis, aksi demontrasi yang dilakukan oleh beberapa pihak di KPU Mabar maupun di depan Gedung Youth Centre saat dilakukannya pleno sudah melukai nilai-nilai demokrasi. Dikatakan, ada jalur hukum yang dapat dipakai jika ditemukan penyimpangan dalam proses Pemilukada 3 Juni lalu. "Keputusan pleno dapat digugat di Mahkamah Konstitusi jika ditemukan ada penyimpangan, bukan dengan demo yang lebih bersifat menyerang pribadi orang.

Mengancam dan mengeluarkan kata-kata kotor. Hakekat berpolitik tidak seperti yang dilakukan pihak-pihak ini," ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan calon bupati dari paket Mashur, Mateus Hamsi.

Ia menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan tim suksesnya untuk bergabung dengan pasangan calon lain dan melakukan pengerahan massa untuk demo di KPU Mabar. Hamsi mengatakan kalau ada yang mengklaim Mashur juga ikut demo, itu sudah menodai prinsip demokrasi Partai Golkar yang mengusung dirinya dan Theodorus Hagur dalam Pemilukada 3 Juni silam.

"Jika ditemukan ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada, maka langkah yang dipakai melalui jalur legal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Pemilu," tegasnya.

Sementara aktivis pemerhati masalah sosial yang sempat dimaki oleh massa paket Fiva saat aksi unjuk rasa, Pater Marselinus Agot, SVD menilai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak di KPU Mabar dan saat KPU mengelar sidang pleno adalah bentuk ketidaksiapan terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilukada 3 Juni silam.

Demonstrasi yang lebih banyak mencaci maki pasangan calon yang menang dan mencaci maki sejumlah aktivis yang mengkritik sistem pemerintahan lima tahun lalu ini dapat disimpulkan sebagai kelompok yang tidak tahu berdemokrasi. "Inilah bukti siapa yang layak jadi pemimpin dan siapa yang tidak. Rakyat sudah membuktikannya," ungkap Agot.

Sementara itu, Ketua KPU Mabar Thomas Dohu, kepada koran ini, mengatakan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pada Pemilukada Mabar 3 Juni silam telah ditetapkan dan ketetapan tersebut sudah diserahkan ke DPRD Mabar (12/6) kemarin. "Sekarang kita menanti kapan DPRD melakukan sidang paripurna dan mengumumkan ketetapan tersebut," jelasnya. (kr4)