Bupati Buka-bukaan Soal SK Siluman

LABUAN BAJO, Timex-Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch. Dula mulai buka-bukaan soal SK siluman tenaga kontrak Mabar. Di depan ratusan tenaga kontrak, Senin (22/11) Bupati Dula menyatakan bahwa banyak pegawai kontrak daerah itu selama ini memiliki SK siluman. Diduga tenaga kontrak tidak ada tetapi gajinya tetap dibayar oleh baik melalu APBD maupun APBN. Bupati Dula menegaskan, pihaknya mendapat laporan terdapat empat oknum pegawai kontrak di Kecamatan Sano Nggoang memiliki SK sejak tahun 2005, namun tidak pernah bekerja di SKPD sebagaimana termuat dalam SK. Selain itu, kata Dula, ada juga pegawai kontrak memiliki SK kontrak daerah 2005 namun yang bersangkutan saat itu masih sekolah.

Pegawai Kontrak Mabar Demo

LABUAN BAJO, Timex-Pendataan tenaga kontrak Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ternyata masih bermasalah. Ternyata, pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 29 Agustus lalu terbukti banyak dimanipulasi.


Nasib para tenaga kontrak ini kini berada di tangan Menpan.

Informasi yang diperolah koran ini bahwa Menpan tetap mengunakan data tersebut. Melihat ini, ratusan pegawai kontrak menggelar demontrasi di Kantor Bupati Mabar dan Kantor Dewan. Ratusan massa tenaga kontrak ini menuntut BKD untuk tidak memanipulasi data.

Seperti disaksikan koran ini, para pegawai kontrak baik pria maupun wanita melakukan aksi tersebut. Kebanyakan mereka mengenakan seragam hijau pertahanan sipil. Demo dimulai dari halaman Kantor BKD kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Mabar dan kembali ke Kantor Bupati. Tidak ada orasi dalam demo tersebut. Hanya dibentang sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap BKD Mabar terkait database pegawai kontrak daerah itu yang diduga sarat rekayasa.

Credo Mulai Lakukan Mutasi

RUTENG, Timex- Pasangan bupati-wabup Manggarai Christian Rotok-Deno Kamelus (Credo) mulai melakukan mutasi pasca dilantik kembali untuk menduduki jabatan yang sama periode kedua.

Delapan pejabat eselon II dilantik Bupati Manggarai Chris Rotok, Sabtu (13/11) untuk mengisi jabatan yang selama ini lowong. Enam diantaranya adalah wajah baru yang dipromosikan dari eselon III A dan selanjutnya menduduki jabatan eselon II B.

Seperti disaksikan koran ini, acara pelantikan dihadiri unsur Muspida, Ketua TP PKK Ny. Hendrika Rotok, pimpinan DPRD Manggarai dan sejumlah anggota keluarga para pejabat yang dilantik.

Sesuai SK Bupati Manggarai ada delapan pejabat yang dilantik dan mereka mengisi sejumlah jabatan yang masih lowong. Dari delapan orang tersebut enam diantaranya adalah promosi dari

Rombongan Uskup Diusir dari Lokasi Tambang

LABUAN BAJO, Timex-Rombongan Uskup Ruteng Mgr. Hubertus Leteng, Pr bersama pemerintah dan eleman masyarakat lainnya diusir pihak PT. Grand Nusantara Mining (GNM) di lokasi pertambangan Batu Gosok Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kamis (18/11). Alasan PT. GNM karena rombongan tersebut tidak mengantongi ijin dari Dinas Pertambangan. Ikut serta dalam rombongan tersebut adalah Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Angelus Abut, puluhan pastor, belasan suster dari berbagai Kongregasi di Keuskupan Ruteng, Kepala Kasat Pol PP

Bencana Puting Beliung di Cancar Kerugian Capai Rp 1,7 M

RUTENG, Timex- Total kerugian material akibat bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Ruteng Manggarai diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar lebih.

Saat ini, pemerintah bersama aparat keamanan masih melakukan pemulihan kondisi darurat pasca bencana alam, Kamis (10/11) lalu yang melululantahkan puluhan rumah warga itu.

Seperti disaksikan koran ini, sejumlah elemen terlibat dalam kegiatan pemulihan kondisi di lokasi bencana alam di Kecamatan Ruteng sejak Jumat (11/11) sampai saat ini. Pihak yang terlibat antara lain aparat Polres Manggarai, Kodim Manggarai, Tagana dan sejumlah relawan. Secara
bersama-sama mereka membangun kembali rumah yang

Masyarakat Adat Demo PT Arumbai

Kanis Lina Bana
RUTENG, Pos Kupang.Com - Masyarakat adat Serise, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur menggelar aksi demo terhadap  PT Arumbai, Kamis (4/11/2010). Perusahaan tambang itu dinilai mencaplok dan mengeksploitasi tanah lingko warga setempat selama beberapa tahun belakangan ini. Padahal warga Serise tidak pernah menyerahkan sejengkal tanah pun kepada perusahaan itu.

Ketua Komisi JPIC